Berita Badilag

Direktur Pembinaan Admininistrasi Peradilan Agama Mewakili Dirjen Badilag Memberikan Pembinaan Kepada PTA dan PA Se Wilayah PTA Manado

Ketua PTA Manado, Direktur Admin Badilag, Wakil Ketua PTA Manado (dari kiri ke kanan)

Bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 bertempat di Swiss bell hotel Maleosan Manado, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. mewakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama memberikan pembinaan sekaligus sosialisasi kepada PTA dan PA se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado. Tema dari acara tersebut adalah “Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pembinaan Dirjen Badan Peradilan Agama MA-RI pada PTA dan PA se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado”.

Pada kesempatan tersebut, pertama-tama Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menyampaikan Permohonan maaf dari Dirjen Badilag karena beliau tidak bisa hadir melakukan pembinaan di Manado ini serta Dirjen Badilag mengutus Dirbinadmin untuk mewakilinya. Selanjutnya disampaikan rasa bersyukur dan apresiasi kepada seluruh warga Pengadilan Tinggi Agama Manado dan Pengadilan Agama se Wilayah Manado yang telah mengikuti kegiatan pembinaan ini sebagai upaya Ditjen Badilag MA RI dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan agama.

Hadir pula pada kesempatan tersebut yakni Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Bapak Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Bapak Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. dan Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H. sebagai Hakim Yustisial pada Badilag yang mendampingi ibu Dirbinadmin Badilag.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. dalam pembinaan tersebut menyampaikan pesan dari Dirjen Badilag yakni kebijakan dari Dirjen Badilag tetap harus dipantau, apakah telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik ataukah baru dilaksanakan 50% atau belum sama sekali. Selain itu disampaikan pula mengenai substansi, yang pada pokoknya berisikan:

  1. Pengembalian Sisa Panjar Perkara harus mempedomani Surat Edaran Dirjen BadilagNomor 2 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 2021;
  2. Dalam hal satker sedang mempersiapkan penilaian WBK dan WBBM silakan pedomani Surat Dirjen Badilag, Nomor 2808/DjA/OT.00/8/2021 yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 2021 tentang Persiapan Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 oleh Tim Penilai Nasional;
  3. Satker yang sedang melaksanakan eksekusi dan belum menyelesaikan eksekusi tersebut pedomani Surat Dirjen Badilag Nomor   2796/DjA/HK.05/8/2021, tanggal 25 Agutsus 2021 tentang Laporan Eksekusi Yang Belum Terlaksana;
  4. Dirjen Badilag telah mengeluarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 1481/DjA/OT.00/5/2021, tanggal 5 Mei 2021, Perihal Penilaian Khusus Kinerja Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama. Dalam surat tersebut telah dibuat kriteria penilaian terhadap data SIPP dan e-court;
  5. Dirjen Badilag juga telah membuat surat tentang pemasangan poster penyampaian keluhan dan pengaduan pungutan liar yakni Surat Dirjen Badilag Nomor 2220/DjA/OT.01.3/7/2021 tanggal 15 Juli 2021;
  6. Terhadap hak perempuan dan anak Dirjen Badilag juga telah mengeluarkan surat Nomor   1960/DJA/HK.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;
  7. Dirjen Badilag telah menerbitkan juga surat tentang peningkatan kualitas pelayanan yakni Surat Dirjen Badilag Nomor 1717/DjA/HM.00/5/2021, tanggal 31 Mei 2021, dan Nomor 1812/DjA/HM.00/6/2021, tanggal 09 Juni 2021;
  8. Pada awal tahun 2021 Dirjen Badilag mengeluarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 076/DjA.2/HM.02.3/1/2021, tanggal 7 Januari 2021, perihal Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Access CCTV Online (ACO) Kelengkapan perangkat CCTV di seluruh satuan kerja;
  9. Dirjen Badilag juga menerbitkan surat Dirjen Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021, perihal Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama;
  10. Untuk peningkatan kinerja Dirjen Badilag juga menerbitkan surat Dirjen Badilag Nomor 3207/DjA/HM.00/9/2021, tanggal 24 September 2021, perihal Pembaruan APS Badilag Versi 2.0;

image003

Selain menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Badilag, Ibu Direktur juga menyampaikan inovasi-inovasi yang dibuat oleh Badilag untuk meningkatkan kinerja, inovasi-inovasi tersebut pada pokoknya antara lain Badilag Command Center, E-Register Perkara, E-Keuangan Perkara, E-PNBP Perkara, E-Eksaminasi, Aplikasi Vision, Pusat Data, Aplikasi CCTV Online (ACO), Aplikasi Penilaian APM, E-Laporan, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Info Produk Pengadilan, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Basis Data Kemiskinan, Aplikasi Validasi Akta Cerai, Aplikasi Gugatan Mandiri, PTSP Online, Badilag Call Center, Portal Ekonomi Syari’ah; (LP)

 

Berbagi Ilmu, Pengalaman dan Mohon Diri Yang Mulia Mukti Arto


Pada tanggal 11 Oktober 2021, Yang Mulia Dr. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. genap memasuki usia 70 tahun, dengan demikian berakhir pulalah masa pengabdiannya sebagai Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaksanakan acara perpisahan sekaligus pembinaan YM Mukti Arto kepada seluruh pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

Acara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Badilag Command Center, dengan dihadiri oleh Ketua Kamar Agama YM. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dan seluruh Hakim Agung Kamar Agama, YM. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., YM. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., YM. Dr.H. Yasardin, S.H., M.Hum., YM. Dr. H. Abdul Manaf, M.H., YM. Drs. H. Busra, S.H., M.H., Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., para pejabat esolon II, KPTA DKI Jakarta dan para Hakim Yustisial.

Dalam paparannya YM Mukti Arto menyampaikan beberapa hal penting terkait eksistensi peradilan agama menurut konstitusi, antara lain: 1. Pengadilan harus memiliki anggaran tersendiri demi menjaga independensi lembaga. 2. Ada kesetaraan kedudukan dengan lembaga legislatif dan eksekutif untuk membentuk check and balance. 3. Ada kesetaraan kedudukan antar lingkungan peradilan. 4. Ada kesetaraan kedudukan antar pengadilan dalam satu lingkungan peradilan. 5. Berperan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pihak-pihak yang menurut hukum hak-haknya harus dilindungi.

Selain itu YM Mukti Arto juga menyampaikan pesan khusus bagi para hakim, menurutnya hakim harus bertindak solutif, yakni wajib menyelesaikan masalah, tanpa menyisakan masalah apalagi menambah masalah sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya, selain itu hakim juga harus bersikap visioner, yakni memiliki visi ke depan agar Peradilan Agama mampu memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam.

Mengakhiri paparan, YM Mukti Arto mohon diri kepada seluruh keluarga besar peradilan agama, ia menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerja samanya selama ini semoga semua bantuan tersebut menjadi amal ibadah bapak & ibu semuanya.
  2. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf yang terlanjur kami lakukan.
  3. Mohon doa restu semoga di masa purna tugas nanti saya masih bisa mengabdi di tempat yg baru sesuai situasi dan kondisi yang ada.
  4. Saya sumbangkan semua ilmu yang ada di buku2 saya dan di otak saya, silahkan diambil semuanya sampai ludes untuk bisa dimanfaatkan.
  5. Semoga bapak dan ibu semua diberikan kesuksesan dan kemudahan. Amin

 

YM. Mukti Arto & Karya Tulisnya

Dirjen Badilag Buka Acara Seleksi Calon Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2021

Badilag, 6 Oktober 2021

Bertepatan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2021 bertempat di Badilag Command Center Lt.VI Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. A.Yani, Kav 58 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA.RI didampingi para pejabat eselon II Dr. H. Chandra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Ditjen Badilag Drs. H. Arief Hidayat, S.H., M.M. Sekretaris Ditjen Badilag, Dr. Dra. Hj. Nur DJannah Syaf, S.H., M.H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag.

Mengawali sambutannya Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga pada kesempatan acara pembukaan seleksi untuk calon Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama yang diadakan secara virtual bisa dilaksanakan, dan diikuti 23 peserta.

Dalam kesempatan ini Aco Nur mengucapkan selamat kepada 23 peserta yang menyatakan siap dan berkomitmen untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama serta apresiasi kepada semua pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan acara seleksi calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding demi meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia serta memberikan pelayanan excellent bagi pencari keadilan diwilayah yuridiksi MS/PTA.

Aco Nur menegaskan bahwa tugas dan fungsi Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding adalah sebagai koordinator pengawasan di PTA dan Satker PA di wilayah hukum masing-masing. Oleh karena itu, dituntut komitmen yang kuat dari Pimpinan Pengadilan tingkat Banding secara professional, Inovatif dan Kreatif dalam mendukung program-program prioritas Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badliag MA RI.

Saat ini warga peradilan agama harus mampu mewujudkan peradilan agama yang agung, modern dan berkelas dunia. Serta para aparatur peradilan agama juga dituntut harus tanggap terhadap kecanggihan tekhnologi saat ini, dan semua SDM harus kaya Ide, Gagasan, Inovasi dan saling bahu membahu, saling mendukung dalam mewujudkan peradilan agama berkelas dunia.

Para Warga Peradilan Agama memiliki tanggung jawab besar terhadap satker-satker khususnya bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding yang saat ini mengikuti seleksi, dimana nanti akan memegang amanah sebagai Pimpinan.

Saat ini seluruh lembaga, Instansi pemerintah di Indonesia saling berkompetisi dalam meraih WBK/WBBM , oleh karena itu Peradilan Agama harus mampu bersaing dengan lembaga lain dan memberikan yang terbaik kepada Negara dalam menegakkan keadilan, tegas Aco Nur.

Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding harus meningkatkan kualitas dalam pembinaan dan Pengawasan terhadap Satker pada wilayah hukum yuridiksinya masing-masing serta menindak lanjuti dan mengevaluasi hasil HAWASBID.

Proses untuk memperoleh WBK / WBBM adalah seluruh unit harus saling bekerjasama, berkomitmen kuat untuk mewujudkan peradilan yang bersih, melayani, bebas korupsi, dan serta menjaga Idependensi . Yang harus diperhatikan setiap satker dalam rangka mewujudkan pengadilan yang Excellent adalah : Kepemimpinan yang handal, Perencanaan dan Kebijakan yang matang, Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegeritas, Proses persidangan dengan menguasai Hukum Acara yang benar, Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan, Akses ke Pengadilan yang mudah, Kepercayaan Publik.

Aco Nur menegaskan bahwa semua warga peradilan agama harus memiliki komitmen serta berprinsip sama bahwa Peradilan Agama akan terus konsisten melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Kuwalitas pelayanan tanpa mengesampingkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan terus menebarkan nilai-nilai agama untuk kepentingan umat.

Akhir sambutannya Aco Nur mengajak semua pihak secara ikhlas untuk bersama-sama mewujudkan peradilan agama yang bersih, agung, modern berbasis Tekhnologi, berkelas dunia dan memperoleh WBK/WBBM ditahun 2021. (aj)

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Pimpin Sosialisasi Pengisian Data Perkara Secara Virtual

Secara marathon dari Senin hingga Kamis esok (11 s/d 14/10), bertempat di Hotel Mirah Bogor, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H memimpin secara langsung pelaksanaan sosialisasi pengisian laporan data perkara.

Kegiatan ini terselenggara dilatar belakangi oleh keadaan data perkara yang kurang presisi, tidak akurat, dan belum terverifikasi serta tervalidasi oleh pejabat yang memiliki otoritas. Data perkara adalah hal yang amat urgen dan vital dalam berbagai keperluan utamanya terkait dengan pengambilan kebijakan/ keputusan oleh pimpinan.

Data perkara yang tidak presisi akan mengakibatkan kebijakan/keputusan yang diambil oleh pimpinan menjadi kurang efektif, efisien, dan kurang optimal karena tiap perhitungannya bersumber dari data perkara yang tidak presisi, tidak terverifikasi, dan tidak tervalidasi.

Kondisi yang demikian tentu mestilah segera diputus dan diperbaiki agar keberadaan data perkara menjadi presisi, akurat, dan akuntabel yang dimana data perkara ini selain menjadi penting dalam pengambilan kebijakan juga kerap diminta oleh stakeholder maupun peneliti dalam melakukan riset/penelitian.

 

Kegiatan ini diikuti oleh Panitera Tingkat Banding, Panitera Muda Hukum Tingkat Banding, Ketua/Wakil Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, Panitera Muda Permohonan, Gugatan, dan Hukum Tingkat Pertama serta Pelaksana Pengadministrasian

Secara bergelombang pembagian waktu sosialisasi dilakukan sebagai berikut:

  • Senin (11 Oktober 2021) diikuti oleh Satuan kerja PTA Palembang, PTA Bandar Lampung, PTA Pontianak, dan PTA Palangkaraya;
  • Selasa (12 Oktober 2021) diikuti oleh PTA Maluku Utara, PTA Ambon, PTA Jayapura, PTA Manado, PTA Yogyakarta, MSy Aceh, PTA Pekanbaru, PTA Medan;
  • Rabu, (13 Oktober 2021) diikutiolehPTAMakasar, PTA Mataram, PTA Kupang, PTA Jakarta, PTA Bandung, PTA Banten, dan PTA Padang;
  • Kamis, (14 Oktober 2021) diikuti oleh PTA Gorontalo, PTA Palu, PTA Banjarmasin, PTA Samarinda, PTA Jambi, PTA Bengkulu, dan PTA Surabaya;

Dalam kesempatan itu, Direktur Pembinaan Administrasi Pearadilan Agama turut pula mengintruksikan untuk melakukan pembaharuan (Update) APS badilag versi 2.0 sesuai surat Dirjen Badilag Nomor : 3207/DJA/HM.00/9/2021 di mana di dalamnya telah memuat fitur tambahan e-register yang bermanfaat untuk menghasilkan laporan perkara berupa keluaran (output) pada tingkat Satuan Kerja Tingkat Banding yakni Rekap Data Perkata(RK 1-12) dan di Satuan Kerja tingkat Pertama berasal dari laporan L1P4 1-23.

Diharapkan dengan aplikasi ini akan mengalihkan laporan yang manual menjadi laporan otomatisasi secara elektronik. Patut diketahui aplikasi ini bukan aplikasi baru melainkan hanya penanbahan fitur untuk mempermudah pembuatan pelaporan yang telah tervalidasi.

 

Terkait dengan kevalidan data perkara ditahun 2021 nanti, maka Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama memberikan waktu kepada seluruh satker hingga minggu ke empat bulan oktober. Terkait dengan e-laporan akan dievaluasi kembali apakah tingkat kepatuhan benar-benar sudah dilaksanakan atau belum.

Judicial Dialogue Badilag MA-RI dan Family Court of Australia: Perlindungan Hak & Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Judicial Dialogue secara virtual antara Badan Peradilan Agama MARI dan Family Court of Australia ini merupakan kegiatan rutin setiap 6 bulan sekali, sebagai ajang tukar informasi dan tukar pengalaman antara pengadilan di dua negara. Kegiatan yang mengambil tema Perlindungan Hak & Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara MA-RI dan FCoA periode 2020-2023 merupakan kelanjutan dari kegiatan di bawah MoU sebelumnya, yaitu periode 2017-2020. Pembaharuan Kerjasama ini diawali dengan kunjungan delegasi Dirjen Badilag MA-RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. ke Sydney, Australia yang disambut Chief Justice William Alstergren dan the Hon. Justice Judy Ryan dari Family Court of Australia, Desember tahun 2019 yang lalu.

Acara yang difasilitasi Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) ini menghadirkan 3 pembicara utama, yaitu YM Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Agama MARI, berbicara tentang Perkembangan dan Tantangan Kamar Agama MA-RI dalam dalam Memperkuat Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Dirjen Badilag berbicara tentang Perkembangan Inovasi dan Capaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dan The Hon. Justice Judith Ryan, Hakim Family Court of Australia berbicara tentang Progress and Challenges in Strengthening Women and Children Rights in Australia. Acara ini dibuka oleh Craig Ewers sebagai Team Leader AIPJ2 dan dimoderatori oleh Dr. Mardi Chandra, S.Ag., M.Ag.

Sebagai penanggap hadir pimpinan pengadilan dari berbagai daerah, antara lain: Dra. Hj. Rosmawardani, S.H, M.H, Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh, Dr. Yuniati Faizah, S.Ag, S.H, M.S.I, Ketua Pengadilan Agama Wates, Reny Hidayati, S.Ag, S.H, M.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonosari, dan Achmad Cholil S.Ag., SH., LLM. Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwakarta. Acara ini diikuti oleh seluruh pimpinan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

Judicial Dialogue ini Kembali menegaskan bahwa Perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas pembaruan baik dari Pemerintah maupun Mahkamah Agung. Komitmen Mahkamah Agung dan Pemerintah dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan penting untuk perlindungan hak serta peningkatan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Rancangan Aksi Nasional HAM yang memfokuskan pada 4 (empat) kelompok marjinal, yaitu perempuan, anak, masyarakat adat serta disabilitas.. Mahkamah Agung berperan penting dalam mengeluarkan kebijakan yang memperhatikan perlindungan terhadap hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak serta akses keadilan bagi perempuan dan anak, utamanya di lingkungan peradilan agama.

Ditjen Badilag MARI dan Family Court of Australia sepakat untuk terus mempromosikan keadilan bagi perempuan dan anak khususnya dalam penegakan hukum di pengadilan. Beberapa isu strategis lainnya adalah terkait pencegahan perkawinan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, memperkuat kebijakan dan kerangka hukum untuk memastikan keadilan bagi perempuan, jaminan hak perempuan dan anak paska percerain. (as)

Hubungi Kami

Alamat :

Jln.Veteran, Toluaya 95774

Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara

https://pa-bolaanguki.go.id/

Email : 

pa.bolaanguki@gmail.com

Instagram :

pa.bolaanguki

Facebook :

pa.bolaanguki

Youtube :

Pengadilan Agama Bolaang Uki

Lokasi Kantor

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Minggu kemarin
Bulan ini
Bulan kemarin
Keseluruhan
278
923
1201
469728
4459
40003
474668

Your IP: 44.197.230.180
2022-08-08 08:21

Pencarian